Minimal pendidikan S1 dari jurusan Hubungan Internasional, Ilmu Pemerintahan, Hukum, Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, atau bidang lain yang relevan.
Pendidikan S2 di bidang Kebijakan Publik, Administrasi Publik, atau bidang terkait menjadi nilai tambah.
Memiliki pengalaman kerja di bidang Government Relations, Public Affairs, Public Policy, Stakeholder Management, atau bidang terkait pada instansi pemerintah (kementerian/lembaga, pemerintah daerah), BUMN, asosiasi industri, perusahaan swasta, maupun perusahaan konsultan
Memahami kebijakan, regulasi, serta proses penyusunan kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan sektor pembiayaan mikro dan ultra mikro.
Memiliki kemampuan membangun dan menjaga hubungan baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi industri, regulator, serta pemangku kepentingan eksternal lainnya.
Memiliki kemampuan komunikasi, koordinasi, dan negosiasi yang baik.
Memiliki kemampuan analisis dalam melakukan kajian kebijakan, penyusunan briefing material, position paper, serta laporan terkait isu strategis.
Memiliki kemampuan berbahasa Inggris secara aktif, baik lisan maupun tulisan.
Fresh graduate dipersilakan melamar dengan pengalaman organisasi, kegiatan kemahasiswaan, atau program magang yang relevan pada bidang hubungan pemerintahan, kebijakan publik, maupun pengelolaan pemangku kepentingan.
PENGUMUMAN :